KEDAULATAN PANGAN : ANGAN-ANGAN ATAU REALISASI NYATA

KEDAULATAN PANGAN :

ANGAN-ANGAN ATAU REALISASI NYATA

Oleh : Mohamad Iqbal.

            Ironi, mungkin kata itulah yang menggambarkan kondisi pangan di Indonesia pada saat ini, negara yang dahulu pada era Soeharto pernah menjadi macan Asia karena swasembada pangannya terutama beras, kini hanya menjadi kenangan belaka. Kawasan ataupun daerah yang dahulunya merupakan tempat lumbung padi atau tempat bercocok pangan lainnya, kini sudah berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan juga jalan-jalan besar. Kondisi ini terus menerus berlanjut hingga sekarang ini, bahkan kita mendengar dalam media massa baik cetak maupun elektronik bahwa pada tanggal 25-27 Juli 2012 kemarin, perajin tahu tempe, dua produk pangan khas Indonesia, di berbagai daerah terpaksa melakukan aksi mogok produksi selama tiga hari. Akibatnya tahu dan tempe sempat lenyap di pasaran. Penyebabnya adalah harga kedelai selaku bahan pokok produk ini melambung tinggi harganya dan tidak bisa dijangkau oleh para produsen tahu dan tempe.

            Sekadar catatan, kebutuhan nasional akan kedelai pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 2,2 juta ton. Padahal, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011, produksi kedelai lokal hanya mencapai 851.287 ton tau hanya 29 % dari total jumlah kebutuhan nasional. Sehingga Indonesia harus mengimpor kedelai sebanyak 71%. Artinya setengah dari kebutuhan nasional diimpor dari luar negeri. Contoh pangan lainnya yang juga Indoensia sangat tergantung dengan negara lain yaitu, garam 50% impor, daging sapi 23% impor, dan jagung 11,23 % harus impor dan ini semua menghabiskan anggaran negara sebanyak 135 triliun per tahunnya. Bayangkan, negara agraris yang subur makmur seperti Indonesia ini harus mengimpor barang yang notabenya bisa diproduksi di Indonesia, seharusnya kalau pemerintah serius untuk memperhatikan para petani lokal dan memberikan insentif modal kepada mereka, Indonesia bisa lebih unggul dalam segala hal yang berkaitan dengan kedaulatan pangan. Karena apa yang tidak dipunyai negara lain di Indonesia bisa ditemukan dan bahkan lebih bagus.

            Selain masalah produk pangan yang masih banyak kita impor dari negara lain, ada masalah lain yang harus segera ditangani oleh pemerintah, yaitu masalah lahan pertanian. Karena itu merupakan infrastruktur penunjang utama dari keberhasilam swasembada pangan. Tanpa adanya lahan yang cukup dan tanah yang bagus maka swasembada pangan hanya akan jadi angan-angan belaka. Sekedar untuk informasi saja, kalau kita bandingan Indonesia dengan negara lain dalam lahan pangan sudah semakin ketinggalan jauh, Australia saja membuka sekitar 50 juta hektar untuk swasembada pangan, kemudian Cina 143 juta hektar, Amerika Serikat 175 juta hektar, dan Thailand 31 juta hektar. Sedangkan Indonesia hanya membuka 11 juta hektar untuk lahan pangan. Sangat ironis untuk bangsa sebesar ini, hanya membuka lahan pangan sebesar itu.

            Ekspektasi tinggi kini digantungkan kepada kementrian pertanian, apakah pemerintah bisa menjadikan Indonesia kembali dalam swasembada pangan, atau Indonesia hanya menjadi penonton perkembangan negara Asia Tenggara lainnya yang maju dalam swasembada pangannya? dan juga apakah pmerintah akan berdiam diri saja ketika negara ini menjadi pengimpor terbesar dunia dalam hal pangan. Aksi dari kementrian pertanian akan kita tunggu, sejauh mana dan seberapa besar niat dari pemerintah untuk melakukan swasembada pangan dalam mensejahterakan petani Indonesia.  

Referensi :

-          Majalah “MAJELIS” yang dikeluarkan oleh MPR, edisi NO.09/TH.IV/SEPTEMBER 2012